Banyak Pabrik Tutup, Pandemi Pangkas Utilisasi Industri hingga 50%

 

Wabah Covid-19 membuat aktivitas ekonomi melamban. Pemerintahan mengenali kemampuan produksi di beberapa pabrik turun cukup tajam. Di sejumlah bidang industri sekarang utilitasnya di bawah 50%.

situs slot terkenal kendalikan nafsu saat bermain slot

Orang kepercayaan Deputi Peningkatan Industri Kementerian Koordinator Sektor Perekonomian Atong Soekirman mengutarakan rerata utilitas industri saat sebelum wabah seputar 75%-80%. "Imbas Covid-19 utilitas industri terimbas. Ada yang di bawah 50%," ucapnya dalam Seminar-online Road to Indonesia Development Komunitas (IDF) 2021, Rabu (14/10).

Dia mengatakan, utilitas industri makanan turun dari 78% jadi 50%, minuman dari 77% jadi 45%, pemrosesan tembakau turun dari 65% jadi 50%, tekstil 72% jadi 30%, serta industri baju jadi turun dari 84% jadi 30%.

Selanjutnya, utilitas di industri kulit, barang dari kulit serta alas kaki turun dari 80% jadi 40%, kayu serta barang dari kayu dari 73% jadi 40%, kertas serta barang dari kertas turun dari 76% jadi 50%, serta pembuatan serta reproduksi medium rekaman dari 74% jadi 40%.

Seterusnya, utilitas di industri bahan kimia serta barang berbahan kimia dari 74% jadi 40%, farmasi serta produk obat kimia turun dari 74% jadi 50%, karet serta barang dari karet dari 76% jadi 40%, serta kendaraan motor dari 80% jadi 20%.

Menyaksikan keadaan itu, satu diantara taktik pemerintahan ialah pengokohan cash flow untuk bidang industri untuk percepat proses pemulihan. "Taktik dari segi suplai side, jika kita golongkan ada 2 yakni pengokohan cash flow bidang industri serta rileksasi peraturan," kata Atong.

Dia menyampaikan pengokohan cash flow itu mencakup pemberian kontribusi modal kerja untuk industri yang bekerja, penangguhan pembayaran angsuran serta bunga utang. Disamping itu, ada stimulan ongkos listrik serta penangguhan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, lanjut ia, pemberian stimulan pajak lewat PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, serta PPh pasal 25.

Untuk rileksasi peraturan, lanjut ia, yaitu rileksasi proses pengalihan izin, tak perlu mengganti akte ke Kementerian Hukum serta HAM tetapi cukup lewat Tubuh Pengaturan Penananman Modal (BKPM).

Untuk taktik dari segi keinginan, Atong menjelaskan peraturan yang diaplikasikan yaitu dengan pembukaan pasar rakyat, mal, serta toko swalayan, dengan prosedur kesehatan dengan ketat. "Menyaksikan PDB kita turun, tentu saja kami setuju perlu menggerakkan suplai side serta permintaan side," ucapnya.

Disamping itu, bekas Menteri Keuangan Chatib Basri memandang implementasi limitasi sosial bertaraf besar atau PSBB di sejumlah daerah membuat pelaku bisnis masih batal untuk lakukan pengembangan usaha.

Waktu PSBB masih diaplikasikan, menurut Chatib, kemampuan restaurant sampai mal terbatasi cuman 50%. Tetapi, aktor usaha selalu bayar sewa dengan penuh. Hal itu, membuat rasio ekonomi satu usaha tidak terwujud.

Perlambatan di bidang ritel ditanggung berpengaruh untuk industri di hulunya. "Dunia usaha kerja cuman untuk bank, cuman bayar hutang. Ini membuat orang tidak tertarik pengembangan usaha," kata Chatib pada acara Bincang APBN 2021, Selasa (13/10).

Dia juga memprediksi perekonomian tidak dapat tergantung untuk investor swasta di tahun depan. Ini jadi pemicu suport pemerintahan lewat APBN masih dibutuhkan.