UU Cipta Kerja Berpeluang Ubah Iklim Investasi Indonesia

 

Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dipandang sanggup mengganti cuaca investasi dalam negeri. Kepala Departemen Ekonomi Center for Taktikc and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menjelaskan, UU ini dapat menahan investasi yang tidak bermutu masuk di Indonesia, hingga bisa mengubah daya saing.

situs slot terkenal kendalikan nafsu saat bermain slot

Ia menjelaskan, Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah taktik pemerintahan untuk mengganti cuaca usaha di Indonesia. Tanpa perombakan, dicemaskan investasi mendatang ke Indonesia bukan macam investasi yang bagus.

"Keadaan seperti ini selalu berlangsung, usaha atau investasi yang tiba tidak bermutu, tidak memajukan daya saing, ia tidak memajukan kemampuan di Indonesia, tidak mengaryakan manusia Indonesia," ucapnya diambil dari Di antara, Minggu (18/10).

Keadaan ini menurut dia diperburuk dengan ketentuan yang bertumpang-tindih. Ini dapat menghalangi birokrasi dalam proses hal pemberian izin usaha, baik di wilayah atau pusat.

"(Perubahan) ini bukan hanya dilaksanakan di Indonesia. Malaysia, Vietnam serta Thailand telah terlebih dahulu," katanya.

Usaha peringkasan ketentuan menurut dia telah dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semenjak awalnya pemerintah lewat paket peraturan. Ketentuan ini memperlihatkan usaha pemerintahan menyederhanakan ketentuan di atas lapangan untuk memudahkan investasi, walau hasilnya kurang maksimal.

"Semenjak Jokowi memegang, ia berbicara masalah reformasi cuaca investasi serta cuaca usaha, terhitung mengganti peraturannya dengan paket peraturan ekonomi. Tetapi, paket peraturan ini mulai dari bawah ke atas, peraturan yang ada itu diperbarui," katanya.

Paket peraturan itu selanjutnya tidak optimal karena ada aturan-aturan dalam UU, atau ketentuan di tengkat menteri atau tingkat wilayah yang sama-sama berbeturan serta susah dirubah. Hingga, pemerintahan memakai taktik yang yang lain diawali di atas ke bawah.

Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah jawaban atas usaha peringkasan ketentuan birokrasi di Indonesia.

Tetapi, Yose memperingatkan, Omnibus Law UU Cipta Kerja harus didukung dengan implikasi yang bagus. Janganlah sampai usaha pemerintahan memudahkan investasi terhalang belum ada ketentuan eksekutor atau pengetahuan aparatur birokrasi.

Opini seirama dikatakan Ketua Kamar Dagang serta Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani. Ia mengutarakan, kedatangan Omnibus Law UU Cipta Kerja di waktu wabah Covid-19 mempunyai potensi menajadikan Indonesia merampas investasi di teritori Asean. Hingga, berlangsung pembuatan lapangan pekerjaan dalam negeri.

"Malah dengan kehadiran Omnibus Law di waktu Covid-19 sekarang ini bertambah lebih penting untuk Indonesia dalam bersaing dengan beberapa negara tetangga. Sebab PR kita yang penting ialah pembuatan lapangan pekerjaan," tutur Rosan dalam dialog daring di Jakarta, Minggu (18/10).

Menurut dia, Indonesia tidak bisa ketinggalan dalam lakukan reformasi sistematis. Negara Asean lain sudah terlebih dahulu melakukan seperti Malaysia serta Vietnam semenjak 2010, selanjutnya Thailand untuk 2015.

"Jika Indonesia tidak lakukan reformasi sistematis ini saat wabah usai, kelak ceritanya sama dengan dahulu di mana investor asing akan kembali lagi memberikan modalnya ke beberapa negara seperti Vietnam, Malaysia serta Thailand," tutur ia.

Walau sebenarnya, di tengah-tengah wabah Covid-19, negara seperti Amerika Serikat serta Eropa sudah menggerakkan perusahaannya yang bekerja di Tiongkok untuk relokasi. Jepang bahkan juga siap memberikan stimulan ke perusahaannya untuk keluar dari Negeri Panda, sebab tidak ingin rantai pasoknya cuman terkonsentrasi di situ.

Berdasar survey dari beberapa organisasi atau instansi, investor atau perusahaan yang keluar dari Tiongkok melirik beberapa negara Asean. Berarti, Indonesia akan berkompetisi ketat dengan negara tetangga dalam merebutkan kesempatan investasi.

"Jika kita tidak lakukan reformasi sistematis ini, kita bisa menjadi tertinggal kembali," kata Rosan.

Adanya reformasi sistematis, ia mengharap masalah pengangguran teratasi, terhitung membaiki cuaca investasi, memudahkan aktivitas usaha, tingkatkan keproduktifan.

UU Cipta Kerja meliputi perombakan serta peringkasan pada 79 UU serta 1.203 pasal. Ketentuan sapu jagat ini berisi 15 bab serta 186 Pasal yang terbagi dalam 905 halaman. Dalam penuturannya, ketentuan ini keluar untuk peresapan tenaga kerja di tengah-tengah kompetisi yang makin bersaing.

Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto awalnya menjelaskan aktor usaha akan mendapatkan faedah seperti kemudahaan serta kejelasan usaha. Selanjutnya stimulan serta keringanan berbentuk pajak atau kejelasan servis dalam rencana investasi.

"Ada tempat aktivitas usaha yang lebih luas, supaya investasi dapat masuk dengan merujuk ke sektor bisnis yang diutamakan Pemerintahan," kata Airlangga dalam penjelasannya Selasa (6/10).

Tentang hal ketentuan berkenaan investasi serta aktivitas usaha ditata dalam Bab III UU Cipta Kerja. Pasal 6 menerangkan kenaikan investasi ini mencakup keringanan izin usaha; peringkasan kriteria landasan hal pemberian izin usaha, penyediaan tempat, serta pendayagunaan tempat, peringkasan kriteria investasi.

Sejauh ini rumitnya permasalahan perizin usaha serta birokrasi di Indonesia sering menghalangi investor untuk memberikan modal atau melakukan ekspansi di Indonesia. Rangking keringanan usaha (ease of doing bussines/EoDB) Indonesia 2020 statis dibandingkan tahun awalnya yaitu status ke-73 dari 190 negara. Angka ini masihlah jauh dari sasaran Presiden Jokowi yang menetapkan keringanan usaha di rangking 40.

Dalam laporan yang dikeluarkan Bank Dunia ini, Indonesia masih ketinggalan dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Ukiraina, Armenia, serta Uzbekistan. Sedang dari sisi daya saing, Indonesia masih tetap jauh ketinggalan dari Singapura.

Berdasar data IMD World Competitiveness Rangking 2020, daya saing Indonesia turun 8 rangking dari 32 jadi 40 dalam perincian itu.

Tentang hal negara dengan rangking daya saing paling tinggi berdasar data itu dihuni Singapura, Denmark, Swis serta Belanda. 4 tanda penilaian daya saing itu, yaitu berdasar performa ekonomi, efektivitas pemerintahan, efektivitas usaha serta infrastruktur.